Anies Izinkan “Nge-mall” & Pembelajaran Tatap Muka Dilonggarkan, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali melanjutkan PPKM hingga 30 Agustus 2021. Namun, sikap Anies terkesan ambigu. Satu sisi, Anies mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo terkait PPKM diperpanjang. Di sisi lain… Penasaran? Simak ulasannya!
umi kalsum founder dan ceo media pvk grup,ANIES IZINKAN "NGE-MALL” DAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DILONGGARKAN,BERITA PEMPROV DKI JAKARTA,GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN,INDONESIA'S OFFICIAL TOURISM WEBSITE,MEDIA PVK GROUP DENGAN 10 SITUS PARIWISATA DAN E MAGAZINE,MEDIA PVK GRUP,MEDIA RESMI PARIWISATA INDONESIA,PARIWISATA INDONESIA, anies, media resmi pariwisata indonesia, situs resmi pariwisata indonesia, situs pariwisata
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan / Foto: Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta

PariwisataIndonesia.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Namun, sikap Anies terkesan ambigu. Satu sisi, ia mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait PPKM diperpanjang.

Di sisi lain, redaksi PariwisataIndonesia.ID juga mencatat, pasca Jokowi memutuskan sejumlah daerah di Tanah Air turun level dari 4 menjadi ke-3. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seperti menangkap peluang tersebut dan menyambar cepat momen itu dengan melonggarkan kegiatan di sekolah hingga mall.

“Ini adalah kabar baik,” kata Anies, kutip Redaksi PariwisataIndonesia.ID, pada Rabu (25/8).

Sejalan dengan pernyataannya tersebut, ia mengimbau agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketat. Tidak boleh abai, meski tingkat PPKM telah diturunkan.

“Tetapi bukan berarti kita boleh abai. Protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan kendor agar kondisi di Jakarta terus membaik dan tidak kembali ke masa darurat seperti sebelumnya,” sambung Anies.

Dalam upayanya itu, Anies langsung menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021. Ditandatanganinya dan sudah terbit sejak Senin, 23 Agustus 2021, perihalnya tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019.

Menurutnya, surat tersebut sebagai pengejawantahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Titto Karnavian, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal yang sama.

Dalam keterangan resminya, memaparkan “kepgub” yang dibuat, kata Anies, memuat sejumlah aturan yang harus dipatuhi; dan sektor apa saja yang sudah dilonggarkan selama masa PPKM Level 3; sekaligus, mensyaratkan setiap orang wajib divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama.

Anies pun menyoroti soal warga yang dikecualikan, yaitu mereka yang dinyatakan masih dalam masa tenggang tiga bulan pasca-terkonfirmasi Covid-19 ditandai dari bukti hasil laboratorium; penduduk yang kontraindikasi bila dilakukan vaksinasi Covid-19 dan harus dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis atau surat keterangan dokter; maupun anak-anak usia kurang dari 12 tahun.

Begitu juga bagi masyarakat yang telah divaksin (penduduk telah divaksinasi, red), ditunjukkan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI); sertifikat yang dikeluarkan oleh PeduliLindungi.id; dokumen resmi lainnya untuk menjelaskan sudah divaksinasi.

Selanjutnya, penerapan kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya disesuaikan dengan Peraturan Gubenur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Virus Disease 2019.

Sementara itu, hal apa saja oleh Gubernur Anies “belum boleh dilonggarkan dan diizinkan” di tengah pemberlakuan PPKM Level 3. Berikut penjelasan Pemprov DKI, sebagai berikut:

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran

Sektor non-esensial:
Work From Home (WFH) sebesar 100%

Sektor esensial:

a. Keuangan dan perbankan hanya mencakup asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan;

-Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d. Perhotelan non penanganan; dan

– Untuk huruf (b) sampai dengan huruf (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

e. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana perusahaan harus menunjukkan bukti dokumen pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

– Hanya dapat beroperasi satu shift dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk, dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.

– Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya: Diberlakukan 25% staf maksimal Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

– Sektor kritikal:

a. kesehatan;
b. keamanan dan dan;
c. penanganan bencana;
d. energi;
e. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g. pupuk dan petrokimia;
h. semen dan bahan bangunan;
i. objek vital nasional,
j. proyek strategi nasional;
k. konstruksi (infrastruktur publik); dan
l. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah):

1) Untuk huruf (a) dan huruf (b) dapat beroperasi 100% staf tanpa ada perkembangan dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2) Untuk huruf (c) sampai dengan huruf (l) dapat beroperasi 100% staf maksimal, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% staf; dan

3) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf (d), (e), (f), (g), (h), (k), (l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

4) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf (c) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan pedulilindungi.id

2. Kegiatan Belajar Mengajar

– Satuan Pendidikan:

Ratusan Sekolah di DKI Bersiap Gelar Pembelajaran Tatap Muka Pekan Depan (Foto: Dok.Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta)

Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Pemebelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN CIPETE UTARA 15 PAGI Saat Sebelum Pandemi Covid-19 / Foto: PariwisataIndonesia.ID

Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, diselenggarakan dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk:

a. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% sampai dengan 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas; dan

b. PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

3. Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari

a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari: Jam operasional yang dibatasi sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional;

b. Apotek dan toko obat: Dapat buka selama 24 jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. Pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari: Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%, dan jam operasional dibatasi sampai pukul 15.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sama: penerapan buka dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

4. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum

a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya: operasional buka dan jam sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada di lokasi tersendiri: Hanya menerima pesan antar/bawa pulang dan tidak menerima makan di tempat;

c. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka: membuka dan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

5. Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan:

– Pusat Perbelan/mall/pusat perdagangan:

a. beroperasi 50% pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf (c.4) dan (f.2) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;

b. Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat pusat/mall/pusat perdagangan terkait;

c. Restoran/rumah makan, kafe di pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25%, satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 menit;

d. penduduk dengan usia di bawah 12 tahun dilarang memasuki pusat pembangunan/mall/pusat perdagangan; dan

e. Bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan di pusat perbelan/mall/pusat perdagangan ditutup.

6. Kegiatan Konstruksi

– Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik): Beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Kegiatan Peribadatan

– Tempat ibadah: Dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama masa PPKM Level tiga dengan maksimal 50% kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

8. Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

– Fasilitas pelayanan kesehatan: Beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

9. Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa

– Fasilitas Umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya: Ditutup sementara;

– Tempat Resepsi pernikahan: Dapat diadakan dengan maksimal 20 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

– Lokasi seni, budaya, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan larangan: Ditutup sementara.

– Sarana Olahraga:

a. Kegiatan olahraga pada penutupan, kegiatan olahraga yang dilakukan pada saat dan pertandingan olahraga ditutup;

b. Khusus untuk sarana olahraga di ruang terbuka dapat beroperasi dengan ketentuan:

1) Jam operasional sampai pukul 20.00 WIB, tanpa penonton dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2) dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal empat orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat diterapkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

3) Fasilitas olahraga di ruang terbuka yang diizinkan dengan jumlah orang 50% dari kapasitas maksimal;

4) Masker harus digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti kolam renang. untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas saat pelaksanaan aktivitas olahraga;

5) Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk dalam fasilitas olahraga;

6) Restoran/rumah makan dan kafe di fasilitas olahraga tidak mengizinkan menerima makan di tempat (makan di tempat);

7) Fasilitas penunjang seperti loker, ruang VIP, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;

8) Pengguna fasilitas olahraga tidak diperbolehkan sebelum maupun sebelum aktivitas olahraga dan harus menjaga menjaga jarak;

9) Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

10) Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

10. Kegiatan pada Moda Transportasi

– Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental: Maksimal penumpang 70% dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

– Ojek (Online dan Pangkalan): Penumpang 100% dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (B3b3n/Ss)