Dampak Virus Corona, Bisnis Pariwisata Paling Terpukul!

Airlangga Hartarto

Pariwisata Indonesia—Hai Gaaees!

Setelah selesai melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui video conference di Jakarta, Kamis (26/3) yang dihadiri oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), stimulus fiskal untuk membantu sektor pariwisata, dan juga Program Kartu Pra-Kerja sebagai jaring sosial bagi masyarakat yang paling terkena dampak virus corona Covid-19. Paket yang digelontorkan pemerintah untuk menggenjot sektor pariwisata, terasanya baru setelah tiga bulan berjalan. “Baru terasa setelah berjalan setidaknya tiga bulan,” menurut Airlangga.

Sebelumnya secara terpisah, “Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk wisatawan mancanegara dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Alokasi lainnya diberikan kepada anggaran promosi sebanyak Rp 103 miliar, kegiatan tourism sebesar Rp 25 miliar, serta relasi media dan jasa pemberi pengaruh atau inflluencer sebesar Rp 72 miliar,”  Airlangga menyampaikan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, (26/02).

Wishnutama memandang perlu diberikan benefit khusus, semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya.

“Untuk stimulus fiskal tahap kedua beberapa pasal seperti pasal 21 dan 25 Itu di-extend ke sektor pariwisata. Kami juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja,” ujar Airlangga pada saat rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dalam rilis persnya, Jumat, 27 Maret 2020.

Lebih lanjut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama melihat perlunya benefit khusus seperti pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya. Hal ini berkaitan dengan anjloknya kinerja industri sektor pariwisata dampak virus korona.

“Extra benefit kepada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan PHK bagi karyawannya, semisal pengurangan pajak untuk hotel dan restoran di Indonesia, hal itu akan sangat membantu mereka,” kata Wishnutama.

Selain benefit, Wishnutama juga menyarankan agar program Kartu Pra-Kerja dapat diprioritaskan untuk para pekerja yang mendapatkan PHK akibat dunia usaha yang terkena dampak Covid-19. “Kami menyarankan ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK jadi untuk kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan apalagi mengingat kondisi seperti saat ini,” menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia menyampaikan kondisi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi pada 2008 ketika saat itu dunia juga diterpa krisis ekonomi global. Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan.

Secara terpisah, “Kami fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI akan terus mengupayakan stabilisasi di sektor keuangan, cadangan devisa kita jumlahnya cukup besar,” kata Deputi Senior Gubernur BI, Destri Damayanti.

Menurut Plt Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo Manuhutu, sektor pariwisata memang banyak terkena dampak. Dia pun menyarankan beberapa hal di antaranya dengan benefit khusus. “Semoga dengan adanya forum ini dapat membantu masyarakat, terutama di sektor yang paling banyak terdampak,” katanya.