Ni Wayan Giri Perkuat Kompetensi SDM dari Kalangan Internal sambil Godok Hadiah Bagi Insan dan Pejuang Parekraf

Kemenparekraf Rumuskan Kebijakan Penghargaan kepada Para Pejuang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Unsur Masyarakat, Dan Bonus untuk ASN Kemenparekraf Berprestasi
pariwisata nasional, Pariwisataindonesia, berita kemanparekraf, artikel kemanparekraf, media pariwisata indonesia, media pvk, kemanparekraf beri apresiasi untuk insan dan pejuang pariiwsata, asn kemanparekaraf dapat bonus bekerja bagus, umi kalsumj
Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani hadir secara daring saat Rakor yang digelar oleh SDMO Kemenparekraf RI / Foto: Dok.Kemenparekraf

PariwisataIndonesia.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mewujudkan birokrasi yang baik, salah satunya melalui penyusunan peraturan di bidang kepegawaian dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja dan Penghargaan yang Akuntabel dan Selaras (MAKIN PAS).

Mengomentari hal itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, peraturan tersebut akan mengatur apresiasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang berprestasi dan unsur masyarakat yang berjasa besar dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat penting karena pada akhirnya adalah untuk mendukung program pengembangan Sistem Merit mencakup kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/ Baparekraf sesuai amanat UU ASN agar birokrasi semakin lebih baik,” kata Giri saat berbicara dalam Rakor yang digelar Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kemenparekraf/Baparekraf, Selasa (8/9), Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Giri juga menegaskan, anggapan lama bahwa ASN itu rajin atau malas, pintar atau bodoh mesti diperlakukan sama ditandaskannya harus dihapus. Sambungnya, ASN yang berprestasi, kreatif, dan inovatif harus diapresiasi. Sebaliknya, ASN yang indisipliner harus pula diberikan sanksi.

“Oleh sebab itu, saya mendorong upaya untuk mewujudkan manajemen kinerja dan penghargaan yang akuntabel dan selaras yang disingkat MAKIN PAS ini,” harapnya.

Selain itu, ia pun menekankan perlunya membuat aturan dan mekanisme yang jelas dalam memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para pejuang pariwisata dan ekonomi kreatif dari unsur masyarakat, bukan hanya ASN.

Hadir sebagai peserta pada acara ini adalah para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, Staf Khusus Menteri, tenaga ahli, perwakilan unit kerja kedeputian dan inspektorat, para pejabat fungsional dan pelaksana sebagai tim penyusun, serta Tim Bagian Hukum Kemenparekraf/Baparekraf.

Sementara itu, Kepala Biro SDMO Kemenparekraf/Baparekraf, Cecep Rukendi, mengatakan, ada rancangan peraturan yang dibahas, yakni rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas prestasi kerja, integritas, inovasi, kreativitas, jasa, dan/atau pengabdian selama menjalankan tugas pada Kemenparekraf/Baparekraf (Penghargaan Internal).

Tak cuma itu saja, turut dibahas Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepariwisataan. Lebih lanjut, katanya, penghargaan ini ditujukan kepada masyarakat umum sebagai bentuk pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial (Penghargaan Eksternal).

“Ketersediaan kebijakan internal (Peraturan Menteri) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai dengan prestasi luar biasa merupakan bukti pendukung Penilaian Mandiri Sistem Merit dan menjadi nilai tambah dalam penilaian,” ujar Cecep.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, yakni staf khusus Menteri Bidang Digital dan Industri Kreatif, Ricky J. Pesik; Tenaga Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Tata Laksana, Yuki Nata Rahman; Tenaga Ahli Menteri Bidang Regulasi, Santi Paramita; Kepala Biro Umum dan Hukum, Dessy Ruhati; juga turut hadir melalui video conference staf khusus Menteri Bidang Akuntabilitas, Ardan Adiperdana.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ricky J. Pesik menyoroti hal lainnya, yakni lebih menekankan pentingnya kualifikasi kompetensi. Pasalnya, akan dijadikan sebagai acuan teknis dalam pengambilan keputusan pemberian penghargaan sehingga menjadi nilai tambah baik bagi peserta itu sendiri maupun bagi instansi Kemenparekraf/Baparekraf.

Nara sumber berikutnya, yakni Ardan Adiperdana, juga ikut angkat bicara, katanya, aspek legal basic patut diperkuat. Termasuk pendalaman yang matang dalam penyusunan pedoman.

“Perlu adanya legal basic yang kuat dan pendalaman yang matang dalam penyusunan pedoman ini agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada sehingga dapat diimplementasikan secara akuntabel,” jelas Ardan yang merupakan mantan Kepala BPKP RI.