Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menambahkan, daya saing Pariwisata Indonesia masih dipandang unggul karena 5 pilar, di antaranya price competitiveness, prioritization of travel & tourism, international openness, natural resources, dan cultural resources & business travel.
Selain itu, sambungnya, patut diwaspadai bahwa Pariwisata Indonesia pun dihadapkan 5 tantangan terbesar. Untuk Pariwisata Indonesia memiliki daya saing dan siap berkompetisi, lanjutnya, perlu disikapi untuk hal Environmental Sustainability, Health & Hygiene, Tourist Service Infrastructure, Safety & Security, dan ICT Readiness.
Demi mewujudkan hal tersebut, pihaknya tentu tidak bisa bergerak sendiri, perlu melakukan koordinasi ke semua pihak.
Di sisi lain, peran Pemerintah Pusat menjadikan Pariwisata Indonesia sebagai leading business sector adalah langkah yang dianggapnya sudah tepat dan di kesempatan itu pula, Kurleni Ukar mengucapkan rasa terima kasih.
Diungkapkannya, dengan melandaskan kebijakan seperti itu, sudah pasti proyeksi dalam jangka panjang secara berkelanjutan dapat terukur dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap mewujudkan hal tersebut.
“Pariwisata ditetapkan sebagai leading sektor adalah bukti keseriusan pemerintah untuk terus membenahi segala aspek pembangunan pariwisata di Indonesia yang berkelanjutan baik dengan memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, serta aspek lingkungan hidup,” katanya.
Ia pun mengapresiasi sejumlah kementerian/lembaga yang ikut terlibat untuk secara bersama-sama membangun Pariwisata di Tanah Air.
Peningkatan indeks daya saing pariwisata melalui indikator TTCI, diharapkan mempunyai dampak positif, seperti meningkatkan citra Pariwisata Indonesia di mata dunia, memberikan nilai tawar dalam aspek permintaan pariwisata serta investasi.
Sehingga Deputi Bidang Kebijakan Strategis ini, beranggapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus banyak membangun sinergi, “dalam pilar infrastruktur misalnya, tentu terkait dengan peran Kementerian Perhubungan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” katanya.