“Ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan tetapi desa,” bebernya.
Menilik pemanfaatan anggaran Dana Desa yang begitu besar itu, kata Tito, diperuntukkan buat pembangunan infrastruktur perdesaan, seperti jalan desa, jembatan, pasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tambatan perahu, embung, irigasi, hingga penahan tanah.
“Dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, telah terbangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, (saluran) air bersih sebanyak 1.307.403 unit, MCK (mandi, cuci, kakus) 473.884. Kemudian juga adalah sangat penting, pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.041 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidikan anak usia dini (PAUD) 6.430, posyandu 42.000 lebih, dan sumur 74.000 lebih,” terangnya.
Upaya pembangunan yang dilakukan tersebut, Tito menilai, memicu penurunan tingkat kemiskinan di desa, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di desa pada akhir tahun 2021 sebanyak 14,64 juta jiwa.
Dari data tersebut, ia menandaskan, pada tahun 2014 terjadi penurunan. Sambungnya, tercatat sebanyak 17,37 juta jiwa.
Sementara, bila mengulik data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (atau Kemendesa PDTT), maka jumlah Desa Mandiri saat ini mencapai 3.269 desa, atau meningkat dari sebelumnya 174 desa di tahun 2016.
“Desa Mandiri artinya tidak mengandalkan banyak dari transfer pusat. Mereka sudah mampu, ada pendapatan asli desanya mereka sendiri, sehingga tidak terganggu dengan transfer desa,” imbuhnya.
Berikutnya, Desa Maju, kata Tito, berjumlah 15.321 desa, atau meningkatkan dari sebelumnya yang hanya 3.600 desa. Sedangkan, Desa Berkembang sebanyak 38.083 desa dari sebelumnya 22.963 desa.
Di akhir keterangannya, Tito kembali menjabarkan hal-hal berikut: Desa Tertinggal, dulunya adalah 34.180 desa, sekarang tinggal sepertiganya, atau 12.635 desa. Desa Sangat Tertinggal, dulunya adalah 14.003 desa, sekarang turun jadi 5.649 desa.
Kemudian, Mendagri menutupnya dengan menilai program Presiden Jokowi dalam pemerataan pembangunan dan upaya Kepala Negara untuk memperkuat daerah-daerah dan desa-desa, betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ini yang ketiga.
“Riil dirasakan,” kata pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan 26 Oktober 1964, yang pernah menjabat sebagai Kapolri ke-23 periode 2016-2019. (eh)