Menteri Siti Nurbaya: Rencana Operasional FOLU Netsink 2030 Dapat Dukungan AS 

Pariwisata Indonesia, Menteri LHK Siti Nurbaya
Menteri LHK, Siti Nurbaya,

PariwisataIndonesia.ID – Penerapan rencana operasional penyerapan bersih karbon sektor hutan dan lahan atau Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat dulungan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).

“Kami menyambut baik dukungan Amerika Serkat dalam upaya Indonesia mengimplementasikan rencana operasional FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).

Menteri Siti Nurbaya, mengatakan dukungan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah Delegasi Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate, SPEC) John Kerry, yang dipimpin oleh Penasehat Senior Robert O. Blake Jr.

Dalam pertemuannya itu, dari pihak Delegasi SPEC yang hadir di antaranya, Penasehat Senior Robert O. Blake Jr, Penasihat Senior Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, Reed Schuler, Direktur Misi untuk Indonesia USAID Jeffery P. Cohen perwakilan dari Kepala USFS Stephanie Mann, serta perwakilan Kedutaan Besar AS di Jakarta Sandy Lien dan Nick Austin.

Sejalan dengan hal tersebut, menurutnya, dukungan ini tak lepas dari langkah pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang secara konsisten telah berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan.

Lebih lanjut, katanya, selama 2019 hingga 2020, deforestasi Indonesia diklaim tercatat lebih rendah dari masa-masa sebelumnya.

“Penurunan deforestasi secara simultan ini, mencerminkan upaya serius Indonesia dalam mewujudkan Forestry and Other Land Use (FOLU) NET SINK 2030,” sebutnya.

Sambungnya, sambil memberikan contoh upaya penanggulangan kebakaran hutan dengan menerapkan solusi permanen yang berkelanjutan, yakni dengan monitoring titik api (hotspots), teknologi modifikasi cuaca, serta sistem paralegal yang sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

Selain itu, Indonesia juga dipastikan akan terus memprioritaskan nilai ekonomi karbon Indonesia dapat memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), sesuai penegasan Presiden Jokowi dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim PBB atau COP 26 UNFCCC pada November 2021 lalu.

Di kesempatan itu, Indonesia diharapkan untuk berperan serta dalam pasar karbon internasional. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah telah menuangkannya melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon Nomor 98 Tahun 2021, yang akan segera akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

“Tidak ada bagian dari nilai ekonomi karbon Indonesia yang terlepas dari Peraturan Presiden tersebut,” tandasnya.

“Semuanya sejalan dengan tata kelola karbon yang kuat melalui sistem pemantauan tunggal Sistem Registrasi Nasional. Tindakan perdagangan karbon di luar sistem tersebut akan menghadapi tindakan penegakan hukum,” tegasnya.

× Hubungi kami