Bu Risma Komplain Soal Penyaluran Bansos, Bank Himbara Usai Ditegur Tangkis “Menjawab”

Mensos Tri Rismaharini mencurahkan unek-unek dengan mempertanyakan mekanisme dalam penyaluran Bansos melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) dan menyesalkan kebijakan tersebut. Menanggapi pernyataan itu, berikut jawaban dari pihak terkait. Silakan klik beritanya.
Empat bank yang terhimpun dalam HIMBARA, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN / Foto: Ilustrasi logo dari masing-masing Bank Pelat Merah, mana bank lainnya?

PariwisataIndonesia.ID – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mencurahkan unek-unek dengan mempertanyakan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) dan menyesalkan kebijakan tersebut.

“Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir seluruh Riau,” desak Mensos Risma, kutip Redaksi PariwisataIndonesia, Jumat (3/9).

Redaksi mencatat, Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. terkadang ditulis Tri Risma Harini yang akrab dipanggil “Bu Risma” adalah kader Partai politik PDI-P. Ia pernah mencatatkan sejarah sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya.

Sebelum menjabat Mensos, Risma dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan dia pun merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang beberapa kali masuk dalam deretan pemimpin terbaik dunia.

Mensos Risma merasa jengkel dan beritanya sempat marak beberapa waktu lalu, berdasarkan data yang sudah direkapnya, dia memaparkan, setidaknya, ada lima Kabupaten dan Kota di Riau “tidak transaksi” dan “tidak terdistribusi” saat penyaluran Bansos tahap I dan II.

“Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa loh kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin,” kesalnya.

Srikandi kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961 bicaranya suka ceplas-ceplos dan Mensos Risma menyoroti daearah-daerah ini tidak terdistribusi dan tidak bertransaksi.

Untuk memahami “sentilan” yang tertuju kepada Bank Himbara, Redaksi menyuguhkan artikel dari dua sisi dan merinci daerah yang dimaksud oleh Bu Risma, antara lain, Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Pihaknya mencatatkan data, totalnya, dari 72.766 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sementara, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.

Lalu, Bansos dari pemerintah disalurkan secara transfer melalui empat bank yang terhimpun dalam HIMBARA, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.

Dalam kesempatan itu, Bu Risma meminta kepada bank penyalur Bansos agar percepat membuka blokir seluruh kartu Bansos untuk keluarga penerima manfaat KPM di Provinsi Riau.

Menanggapi pernyataan Mensos Risma yang disampaikannya saat melakukan pertemuan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Himbara penyalur bansos dan Kepala Dinas Sosial se-Riau, di Kota Pekanbaru, Riau, pada Selasa, 31 Agustus 2021. Berikut jawaban dari pihak terkait.

Direksi Bank Himbara berpendapat ini hanya soal komunikasi. Direktur Bisnis Makro Bank BRI, Supari menilai, sebenarnya, data yang dipaparkan oleh Kemensos RI mudah dicermati secara seksama dan bijak dalam mencermati persoalan tersebut.

“Mulai data itu kita terima kemudian kita lakukan assement sesuai dengan kesepakatan, ada 5 parameter data, mulai dari NIK, nama, nama ibu kandung, tanggal lahir dan juga alamat, sepanjang 5 data itu lengkap maka sesungguhnya oleh Himbara akan dieksekusi akan sangat cepat,” ujar Supari dalam press conference di Jakarta, Kamis kemarin.

Kemudian, menurut Direktur Hubungan Kelembagaan bank BNI, Rohan Hafas berujar, katanya, (didasarkan data statistik yang terhitung sejak 2017 hingga sekarang), Himbara sudah menyalurkan 100% Bansos.

Rohan menggarisbawahi, sepanjang data-datanya sudah clean harus dijalankan sebagaimana mustinya. Namun, dia mengakui, data yang tidak clean bukan lagi teritorinya bank. Untuk itu, pihak Himbara akan mengembalikan data tersebut ke Kemensos agar di cek kembali.

“Kalau mengenai penarikan belum ditarik dan sebagainya, itu memang bukan teritori kami di Himbara, di kemensos itu ada yang namanya pendamping dan itu dilakukan oleh Dinsos, di pemda-pemda setempat, merekalah yang menggiring atau menanyakan alasan kepada orangnya, mengapa belum ditarik, jadi itu bukan teritori kami (Bank),” jawab Rohan.

Selanjutnya, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto menegaskan, tugas penyaluran bansos sudah berjalan sejak 2017 dengan rata-rata penyaluran 98-99%, untuk dana yang tersisa, akan dikembalikan kepada pemerintah.

“Sejak 2020 rata-rata penyaluran kita diatas 98-99, nah bagaimana yang masih tersisa ini, tentunya kami punya pedoman di bank Himbara ini bahwa apabila dana tersebut tidak diambil dalam kurun waktu tertentu atau 105 hari, maka dana tersebut kita kembalikan ke kas Negara,” papar Sis Apik.

Selain itu, Sis Apik memastikan, tidak ada pengendapan dana di bank untuk bansos yang belum tersalurkan, sambungnya, terindikasi dari data yang diketahuinya, terbukti tidak lengkap atau belum diambil oleh penerima manfaat.

“Bank ini melaksanakan penyaluran Bansos dengan government, sesuai tugas kita, bahwa kita ingin juga mempercepat penyaluran Bansos ini,” pungkasnya. (Eh/Ayu/Nur-B3b3n)