Perketat Aturan Larangan Mudik

Perketat Aturan Larangan Mudik

Pejabat Diminta Tidak Menyalahgunakan Aturan PSBB

Dalam rapatnya hari ini, Ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dikenal sebagai salah satu menteri yang paling dekat dengan presiden Joko Widodo, selalu menjadi pilihan sejak Presiden Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya dinilai sukses dalam menangani mudik lebaran pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Pria kelahiran Palembang, Sumatra Selatan, pada 18 Desember adalah Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024  menggantikan Ignasius Jonan. Dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Pernah menjabat sebagai Pimpinan PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Berkat keberhasilannya itu, Budi dipercaya memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II sebelum menjabat Menteri.

Menteri Budi menyebutkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak ada hubungan dengan kebijakan barunya yang melonggarkan dan bolehkan Moda Transportrasi Publik untuk beroperasi mulai besok. Ia meminta semua pihak dapat memahami kebijakan yang baru saja diputuskan dan tidak dimanfaatkan pejabat untuk mudik, “Persyaratan-persyaratan itu harus diperketat,” tekannya.

Perlu diketahui, dalam rapat yang sama, Menteri Budi Karya Sumadi mempersilakan pada anggota dewan untuk melakukan pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain. Namun pergerakan itu haruslah dalam rangka tugas negara.

“Kalau Ibu ada tugas mengunjungi di Tasikmalaya, monggo, kalau Pak Lazarus (Ketua Komisi V DPR) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh,” katanya.

Kebijakan melonggarkan Moda Transportasi Publik di tengah pandemi virus corona akan mulai berlaku Kamis, 7 Mei 2020 besok. Pelonggaran transportasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca Juga: MPR Imbau Anies agar PSBB Terapkan sampai Akhir

Pertimbangan kebijakan pelonggaran Menteri Budi berangkat dari sejumlah masukan menekankan keputusan ini diambil agar perekonomian Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kebijakan ini hanya berlaku bagi orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, percepatan penanganan Covid-19. Pasien yang membutuhkan penanganan medis. Kepentingan mendesak keluarga yang meninggal dunia serta pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan Pelajar dari luar negeri dan pulang ke daerah asal.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (1 )