Menjawab tantangan tersebut, Ayu tak mau menyerah dan terus menggelorakan semangat dengan mengajak teman-temannya di ASITA dan para pelaku pariwisata di Bali, untuk tetap optimistis karena industri pariwisata Bali selama ini sudah teruji ketangguhannya.
“Dalam kondisi saat ini, waktu yang tepat untuk kita berbenah. Termasuk juga biro perjalanan wisata juga harus bekerja sama dengan desa wisata-desa wisata yang ada dan kita akan mengandalkan pasar domestik terlebih dulu,” sasarnya.
Di Bali setidaknya terdapat 179 desa wisata yang sudah ditetapkan pemerintah dan tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Melihat potensi tersebut, mantan Ketua HIPMI Bangli Periode 2015-2018 mengajak seluruh stakeholder pariwisata Bali untuk bersatu padu, dan saling bekerja sama untuk menguatkan satu sama lain.
Ucapannya tak berhenti sampai di situ, Ketua PERWIRA Bali kembali melanjutkan pernyataannya, bahwa peran dan tanggung jawab stakeholer di Bali juga mesti mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah.
“Daerah-daerah wisata, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri tentu sedang melakukan pembenahan sehingga ketika ‘border’ sudah dibuka, benar-benar sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan,” imbuhnya.
Sementara, akademisi dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr I Nyoman Sukma Arida berpendapat pariwisata Bali pasca-pandemi COVID-19 memang tidak bisa lagi hanya mendewa-dewakan pasar asing atau wisman.
“Saatnya kita untuk lebih pro pada pariwisata kerakyatan atau desa wisata karena memang wisatawan nantinya tentu akan menghindari tempat-tempat wisata yang menawarkan keramaian,” pungkasnya.
Wisatawan di masa mendatang, lanjut Sukma, akan lebih memilih objek wisata yang menawarkan karakter edukasi dan lingkungan yang lebih baik, maupun destinasi yang menerapkan Prokes.
Dia mengilustrasikan data tahun 2019, kunjungan wisman ke Provinsi Bali mencapai 6,2 juta jiwa, dan itu, katanya, didominasi turis yang berasal dari Australia dan China.
“Sebelum pandemi, kita cenderung pada wisata massal, belum lagi soal praktik-praktik eksploitasi wisatawan untuk mendapatkan komisi dari pelaku usaha yang berada di jalur wisata, hingga marginalisasi desa wisata dan pendapatan pariwisata yang bocor ke pusat,” ujarnya.
Sukma Arida mengusulkan yang tidak kalah penting untuk membangkitkan ekonomi Bali tidak hanya dari sektor pariwisata, namun juga memperkuat sektor pertanian dan UMKM.
“Untuk di desa wisata, mari kita pandang kunjungan wisatawan sebagai bonus. Bukan karena mengembangkan desa wisata, kemudian lantas berhenti menjadi petani karena pariwisata itu sangat rentan,” tutupnya. (eh/Nyoman)