PariwisataIndonesia.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan sejumlah hal terkait persiapan menyambut perayaan Idulfitri 1443 Hijriah.
Hal tersebut, disampaikan Mendagri Tito berkaitan dengan persiapan arus mudik dan arus balik yang telah dirancang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) beserta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah daerah (Pemda).
Mantan Kapolri ini juga menyoroti pengamanan dalam konteks, pihaknya bertindak selaku pembina dan pengawas Pemda se Tanah Air, maka kepada setiap Pemda diminta untuk mampu memimpin di daerahnya masing-masing guna memastikan agenda tersebut berjalan lancar.
“Untuk itu, saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya adalah di daerah membuat Satgas (Satuan Tugas) dalam rangka untuk mengamankan arus mudik arus balik,” kata Mendagri Tito saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idulfitri 1443 Hijriah dan Antisipasinya yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Mendagri juga menjelaskan, berbagai pihak di daerah akan dilibatkan dalam pengamanan mudik 2022, seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Pemadam Kebakaran termasuk juga para relawan.
Pihak-pihak tersebut diusahakan untuk bergabung dalam posko milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tak hanya itu, diharapkan posko Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat digabung bersama dengan Pemda yang berlokasi di sejumlah titik, seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta titik-titik rawan kemacetan lainnya.
Menurut Tito, Pemda tidak akan mengalami kendala berarti terkait pelaksanaan arus mudik dan balik 2022. Pasalnya, kegiatan tersebut telah menjadi agenda ritual tahunan mayoritas masyarakat di Indonesia.
Di sisi lain, Mendagri Tito juga meminta berbagai pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga pangan menjelang Idulfitri 1443 Hijriah.
“Perlunya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi,” imbuhnya.
Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya telah membentuk Satgas Pangan di daerah yang bertugas memonitor harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari.
“Hasil monitor tersebut dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri,” pungkasnya. (Ridwan/eh)