PariwisataIndonesia.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan alasan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri.
Presiden Jokowi mengatakan, pelarangan tersebut karena kebutuhan pokok masyarakat merupakan hal utama bagi pemerintah.
Sambung Presiden, sungguh ironis sekali ketika negeri sendiri justru mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Padahal, Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.
“Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi,” jelas Presiden Jokowi dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (27/4/2022).
Sejalan dengan hal itu, Kepala Negara juga mengakui bahwa kebijakan terkait minyak goreng selama ini tidak efektif. Padahal, persoalan minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan.
“Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun, belum efektif,” terangnya.
Menyoroti hal tersebut, sambung Jokowi, larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.
Meski demikian, Jokowi juga menyadari bahwa larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap.
Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.
“Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi,” tegasnya.
“Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri bisa dicukupi,” tambahnya.
Di kesempatan itu, Jokowi juga menerangkan soal volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor oleh para penguasa kelapa sawit, kondisinya malah jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.
“Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu, negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tetapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” pungkasnya.
Di akhir keterangannya, Jokowi berjanji, bilamana minyak goreng kembali berlimpah dan murah, ia akan mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya. (Alex)