Menjawab tantangan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan melalui juru bicaranya yang baru saja dilantik Rabu (5/5/2021).
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, mengatakan, “untuk ASN di bawah komando Kemenko Marves, perlu ada kebijakan bersama berapa kira-kira kuota untuk program ini. Kami usulkan, karena saat ini pekerja yang WFO (work from office, red) rata-rata 50 persen, kalau bisa dibagi dua. Jadi 25 persen WFO di Jakarta dan 25 persen di Bali,” usul Vinsensius yang hadir sebagai nara sumber mewakili kementeriannya di jumpa pers Menko Marves yang digelar secara virtual, pada Sabtu (22/5) kemarin.
Vinsensius menambahkan, “adapun untuk jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan dari Bali, kami usulkan pekerjaan yang sifatnya kesekretariatan dan juga rapat-rapat itu sebaiknya dikerjakan bisa dari Bali. Kami sedang susun standar operasionalnya,” imbuh juru bicara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Bahkan ia meyakini, “perlu digarisbawahi bahwa kekuatan pemerintah atau senjata pamungkas pemerintah sebenarnya hanya ada dua yakni APBN dan APBD lalu yang kedua regulasi atau kebijakan. Kita ketahui setahun ini APBN banyak tersedot untuk mengatasi kesehatan dan vaksin,” paparnya.
Ide berikutnya, “saat APBN dan APBD sangat kurang dan sangat minim, senjata selanjutnya ada di regulasi. Saya kira kebijakan WFB ini bagus, tinggal bagaimana teknisnya,” sambung Vinsensius.
Dalam jumpa pers tersebut, terungkap fakta bahwa hampir 40-an persen devisa nasional disumbang oleh Pemprov Bali.
Menjeritnya pelaku pariwisata di Bali didukung data kredible yang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho.
“Dengan ketergantungan yang besar terhadap sektor ini, perekonomian Bali mengalami kontraksi 9,31 persen sepanjang 2020,” kata Trisno.
Data yang dibeberkan Bank Indonesia mengindikasikan Pemprov Bali mengalami pertumbuhan ekonomi masih negatif sepanjang tahun sejak tsunami COVID-19 melanda dunia, tak terkecuali Indonesia.
Lantara Provinsi Bali paling terdampak terbukti dari data yang dibeberkan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi regional Pulau Dewata bak jauh panggang dari api. Padahal, kata Trisno, Pemda lainnya mulai mendekati angka nol malah sudah ada yang positif! (eh)