PariwisataIndonesia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi “kritik miring” yang ditujukan kepadanya.
Kritik itu dilontarkan Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) saat hari ulang tahun ke-61 Kepala Negara pada 21 Juni lalu; dan keesokan hari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) ikutan bersuara sumbang.
Baca juga : Jokowi Ramai Dikritik, Addie MS: Presiden Jokowi, Aku Bersamamu
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan:
“Ya, itu ‘kan sudah sejak lama, ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” kata Jokowi kutip Redaksi Pariwisata Indonesia, Rabu (30/6).
Bahkan, orang nomor satu di negeri ini tetap berjiwa besar dengan menambahkan, “Kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’ dan baru-baru ini, saya ini bapak bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan the king of lip service,” tambah Presiden.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi wawancara di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (29/6).
Terkait kritik itu, ramai publik ikutan berkomentar “suara kipas” dan ada juga yang merasa prihatin lalu tampil menguatkan sebagai dukungan kepada Presiden Jokowi.
Setelah kritikan tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera naik panggung dan teriak lantang menyatakan berikut ini.
“Peretasan akun jadi preseden buruk bagi demokrasi,” ujar Mardani kutip Redaksi Pariwisata Indonesia, Rabu (30/6).
Sementara, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani juga merespons kritikan mahasiswa yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan menilainya sebagai ‘edukatif’.
Hal itu, katanya, selain pernyataan Kepala Negara bahwa mahasiswa boleh mengkritik dan menurut Arsul lagi, disambung dengan tata krama dalam mengkritik.
“Respons Pak Jokowi di atas edukatif. Presiden menegaskan ruang kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi yang kita miliki pada satu sisi dan di sisi lain beliau juga menekankan soal kesantunan dalam budaya kita,” kata Arsul kutip Redaksi Pariwisata Indonesia, Rabu (30/6).
Arsul beranggapan Jokowi memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam praktik demokrasi. Kebebasan berekspresi, lanjutnya, memang harus perlu dijaga.
“Bagi PPP, respons Presiden ini memberikan keseimbangan praktik demokrasi antara hak dan kewajiban setiap warga negara, antara kebebasan yang lazimnya melekat dalam ekspresi demokrasi dengan kultur masyarakat yang tetap perlu kita jaga, agar tidak terjadi benturan sosial dan kegaduhan antara yang kelompok yang pro dengan yang kontra dalam menyikapi satu masalah,” sebutnya.
Selain itu, Anggota Komisi III DPR menilai arahan Jokowi juga minta kampus tak halangi mahasiswa ekspresi namun tekankan pendekatan persuasif.
“Lebih lanjut, secara implisit Presiden dengan pernyataannya itu juga menekankan semua yang di rumpun kekuasaan pemerintahan agar lebih persuasif dalam menyikapi kritik, apalagi yang datang dari kaum muda. Ya itulah yang saya maksud bahwa Presiden secara implisit meminta jajaran pemerintahan, termasuk yang menguasai kampus, untuk persuasif,” pesan Asrul menyoroti pemanggilan pengurus BEM UI oleh rektorat.
Mengomentari ramai kritik ‘sumbang dan merdu’, Presiden pun merasa perlu dan keberatan pun ‘tidak’ untuk tampil walaupun disinyalir ‘king of lip service’ adalah bentuk ekspresi mahasiswa di ‘Negara Demokrasi’.
“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu, ya, boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” kata Kepala Negara kutip Redaksi Pariwisata Indonesia, Rabu (30/6).
Meski demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesopansantunan.
“Tapi ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresiakan pendapat. Tapi yang saat ini penting kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19,” kata Presiden. (Mr/Eh)