30 Persen Pesawat Dikandangkan, INACA Mohon Pemerintah Hadir

denon, inaca

Pariwisata Indonesia—Hai Gaaees!

Mengutip berita Bisnis.com(30/03), Indonesia National Air Carriers Association (INACA), memastikan Maskapai Nasional rata-rata sudah mengurangi hingga 30 persen dari total pesawat yang beroperasi untuk dapat bertahan ditengah tsunami virus korona.

Disebutkan Ketua Umum INACA Denon Prawiratmadja, bahwa alasan diambil kebijakan Maskapai mengurangi jumlah pesawat yang on flight, karena pelarangan terbang dari negara tujuan itu sendiri. Negara China, Arab Saudi, dan beberapa provinsi di dalam negeri, membatasi dan alasan lain, klasik , wajar, mengingat animo pengguna juga menurun secara masif, masyarakat enggan melakukan perjalanan.

“Maskapai besar rata-rata 30 persen pesawat mereka sudah grounded. Saya secara pribadi juga prihatin dengan kondisi ini,” Ujar Denon.

Denon menjelaskan, Maskapai yang berdampak, khususnya maskapai berjadwal. Sementara, maskapai yang tidak berjadwal, masih dimungkinkan beroperasi dan dapat bertahan. Situasi ini akibat adanya virus korona.

Harapan INACA, pihaknya sangat mengharapkan peraanan pemerintah untuk segera memberikan keringanan dan insentif di tengah pandemi virus korona.  Bisnis penerbangan sedang mengalami situasi yang sulit. Semoga saja, support dan hadirnya Pemerintah, dapat memberikan harapan menahan dan terus bisa membuat semua bertahan. Denon menjelaskan, keinginan apa saja yang dimintakan, seperti: Penundaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan, penangguhan bea masuk impor suku cadang, serta penangguhan biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi (en-route charge) yang dikelola BUMN.

Denon menambahkan insentif lain yang jadi harapan semua Maskapai adalah pemberlakuan diskon biaya kebandarudaraan yang dikelola Kementerian Perhubungan; dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat; termasuk Biaya kebandarudaraan ini adalah tarif pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

“Jika tidak ada respons positif dari pemerintah yang cepat terkait dengan insentif, maka dipastikan akan terjadi tindakan perumahan atau PHK karyawan sebagai upaya penyelamatan maskapai,” Denon mengingatkan.