Tiket Pesawat Tidak Hangus, Maskapai Refund 100%

tiket tidak hangus

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, resmi melarang masyarakat melakukan mudik ke kampung halaman di masa pandemi corona. Termasuk keluar dari satu wilayah atau kota di Proponsi Indonesia kecuali alasan tertentu dan dibolehkan untuk mereka yang tertentu sejak tanggal 25 April  2020.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran wabah corona.

Aturan kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat wajib patuh bagi semua penerbangan penumpang, baik itu angkutan niaga berjadwal termasuk disewa guna keperluan mudik lebaran dan berlaku untuk antar pulau dan antar propinsi terdampak karena peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka 100% tidak hangus baik itu DP maupun tiket yang dibeli.

Kementerian Perhubungan memastikan maskapai harus mengembalikan tiket pesawat penumpang 100%.

“Refund harus berlaku 100 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, Sabtu (25/4/2020).

Mengutip dari Peraturan Permenhub Pasal 24 disebutkan pengembalian tiket pesawat harus memenuhi 4 cara.

Satu, lakukan penjadwalan ulang (reschedule) bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan tambahan biaya.

Dua, penumpang dibolehkan merubah rute terbang (re-route). Perubahan rute tidak dikenakan biaya dan tujuan harus terkait wilayah PSBB.

Tiga, maskapai dapat memberikan kompensasi biaya jasa angkutan udara menggantinya dengan poin. Dimana Poin tersebut dapat ditukarkan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh manajemen penerbangan itu.

Empat, maskapai penerbangan dapat memberikan kupon tiket atau voucer sebesar nilai biaya jasa angkutan udara yang dibeli oleh penumpang. Voucer ini berlaku setidaknya sampai periode satu tahun dan harus dapat diperpanjang paling banyak satu kali.

Bagi maskapai yang sengaja melawan dan secara sengaja abaikan peraturan ini, Novie menegaskan manajemen penerbangan dapat diberi sanksi. “Sanksinya sesuai dengan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020,” katanya.

Sesuai aturan pada Pasal 25, badan usaha angkutan udara yang secara sengaja melawan atau abai dapat dikenakan sanksi administratif, paling berat berupa pencabutan izin rute.