Beli Produk DN, Kemenperin: Instansi Pemerintah Diminta Ikut Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Pusat P3DN Kemenperin berharap, upayanya mendorong beli produk dalam negeri, semoga turut membantu dalam menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor, dan ia mendukung Instruksi Presiden Joko Widodo agar Cinta Produk Indonesia. Berikut beritanya.
Pariwisata Indonesia
Kepala Pusat P3DN Nila Kumalasari melakukan sosialisasi penggunan produk dalam negeri bagi pemerintah daerah, acara ini mengusung tema, "Produk Dalam Negeri Guna Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah", yang digelar di Kota Surakarta, Jawa Tengah Selasa (15/2/2022), dan turut dihadiri Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok.Humas Kemenperin)

PariwisataIndonesia.ID – Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Nila Kumalasari mengatakan, instansi pemerintah diminta untuk membeli produk dalam negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan sosialisasi P3DN di Kota Surakarta, Selasa (15/2/2022), yang gelaran acaranya itu mengusung tema, “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Guna Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah”.

Baca juga :  Kemenperin Menilai Program P3DN Ikut Berkontribusi Tumbuhkan Perekonomian Daerah

“Presiden dalam rapat kerja menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk sendiri. Apalagi, di masa pandemi ini pergerakan barang tidak mudah, sehingga Presiden berharap agar kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor,” kata Nila dalam sambutannya, di hadapan sejumlah undangan yang turut pula dihadiri Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Pusat P3DN Kemenperin berharap, upayanya mendorong hal tersebut, semoga turut membantu dalam menekan angka impor barang yang sebetulnya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri.

“Secara khusus Presiden memerintahkan agar membelanjakan Rp400 triliun di tahun 2022 untuk produk dalam negeri dan UMKM,” imbuhnya.

Ia pun menyototi anggaran belanja pada tahun ini yang nilainya lebih dari Rp1.000 triliun, menurutnya, ada belanja barang dan modal yang bisa dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri sebesar Rp532,5 triliun.

“Artinya, kalau pemerintah meminta untuk membelanjakan Rp400 triliun, menandakan APBD 75 persen diserap untuk produk dalam negeri dan UMKM. Di undang-undang (UU) sudah dinyatakan wajib bagi seluruh kementerian, lembaga, SKPD, BUMN, dan BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri,” paparnya.

Lalu, katanya, dengan terciptanya belanja tersebut, sudah tentu dapat mendorong peningkatan industri dalam negeri dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran akan berkurang.

“Pemulihan ekonomi juga terjadi lebih cepat,” harapnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya optimistis industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar selama ada permintaan.

Bersambung ke halaman berikutnya
Jika demand nggak ada maka industri tidak akan … “

× Hubungi kami