Jokowi Jagokan Boy Rafli ke Kursi Tribrata 1, Atau?

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, BURSA KAPOLRI : DERETAN JENDRAL MASUK KANTONG JOKOWI, INDONESIA TOURISM INVESTMENT, INDONESIA'S OFFICIAL TOURISM WEBSITE, KABAHARKAM KOMJEN AGUS ANDRIANTO, KADIV HUMAS MABES POLRI IRJEN POL ARGO YUWONO, KAPOLRI JENDRAL (POL) IDHAM AZIS, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) KOMJEN POL BOY RAFLI AMAR, KEPALA KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) MOELDOKO, KOMJEN GATOT EDDY PRAMONO SELAKU WAKAPOLRI, MEDIA PARIWISATA INDONESIA, MEDIA PVK GRUP, MENSESNEG PRATIKNO, PRESIDEN JOKO WIDODO, WARTA WISATA, WEBSITE PARIWISATA INDONESIA TERFAVORIT 2020, WEBSITE RESMI PARIWISATA INDONESIA, Halo Indonesia, Explore Indonesia, Indonesia Explore, Umi Kalsum Founder PVK Grup dan CEO Media PVK Grup, KAPOLDA JAWA BARAT IRJEN DOFIRI, KAPOLDA METRO JAYA IRJEN M FADIL, KAPOLRI JENDERAL (POL) IDHAM AZIS, KETUA DPR PUAN MAHARANI, MENSESNEG PRATIKNYO, NETA S PANE KETUA PRESIDIUM IND POLICE WACHT (IPW), TRIMEDYA PANJAITAN ANGGOTA KOMISI III DPR RI, WAKABARESKRIM IRJEN

PariwisataIndonesia.id – Redaksi telah menayangkan salah satu nama yang masuk bursa kursi “Tribrata 1”, adalah Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. Ayahnya berasal dari kota Solok. Sementara sang ibunda dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Rabu (6/1) lalu.

Baca juga :  Bursa Kapolri Deretan Jenderal Masuk Kantong Jokowi

Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Idham Azis, M.Si., kelahiran tanggal 30 Januari 1963, akan memasuki masa pensiun di hari Senin (1/2/2021). Berdasarkan aturan yang berlaku, Kepala Negara harus mengirim nama pengganti Idham Azis sebelum pensiun.

Banyak pihak, terutama jajaran kepolisian yang mempertanyakan, kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengirimkan Surpres (Surat Presiden) ke DPR tentang Kapolri baru pengganti Idham Azis. Situasi ini yang  memunculkan berbagai spekulasi dan tarik menarik di elit kekuasaan tentang penunjukan Kapolri baru.

Menurut Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Wacht (IPW), Senin (11/1), IPW mendapatkan informasi bahwa Surpres yang berisikan nama Kapolri baru itu akan dikirimkan Jokowi ke DPR pada Rabu 13 Januari 2021.

Kenapa Rabu? “Hal ini berkaitan dengan kebiasaan Jokowi yang kerap menunjuk atau mereshuffle kabinetnya pada hari Rabu pahing atau legi, dan Rabu lusa adalah Wage,” kata Neta S Pane.

Siapa yang bakal menjadi Kapolri? Yang tahu persis hanya Presiden Jokowi karena soal kapolri adalah hak prerogatifnya. Namun, sejak beberapa pekan lalu, ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri. Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy.

Disebutkan oleh IPW, gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR pada Rabu besok, apalagi Kompolnas sudah menyampaikan usulan lima nama calon Kapolri kepada Presiden, yang di antaranya mencalonkan Gatot dan Sigit.

Setelah Kompolnas menyerahkan lima nama calon Kapolri pada Jumat 8 Januari 2021, Presiden memilih satu nama yang pada Rabu 13 Januari 2021 akan diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun.

Sejak beberapa hari lalu di lingkungan Istana Kepresidenan memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.

Menurut Neta lagi, pada priode 2021 sampai 2024, Kepala Negara masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tsb.

Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024.

Menariknya, kursi ‘Tribrata 1″ kali ini, akan diikuti dengan pergeseran posisi Wakapolri dan Kabareskrim. Sebab Kabareskrim Sigit akan naik menjadi Wakapolri atau bisa saja calon tunggal sang Presiden untuk menjabat Kapolri. Berikutnya, kekosongan Kabareskrim tentunya “diperebutkan” oleh Wakabareskrim Irjen Wahyu; Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil; dan Kapolda Jawa Barat Irjen Dofiri.

Calon Kapolri akan dibawa Mensesneg Pratiknyo dan diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani, pada Rabu (13/1), Pukul 11.00 siang. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo juga termasuk salah satu dari lima nama yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi nasionalismenya oke kalau Mas Sigit (dijagokan-red). Memang saya dengar dari orang-orang dia di Solo, sudah tiga hari yang lalu sudah final, seminggu lalu dia sudah dipanggil Jokowi, tapi kita lihat saja, buktinya nanti,” kata Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan kepada wartawan, pada Senin (11/1) kemarin. (EH/Raja Pitu).