PariwisataIndonesia. id – Pengusaha di Bali meminta pemerintah memberikan kepastian pembukaan kembali pariwisata Pulau Dewata. Hal ini disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali mereka mengusulkan pariwisata Bali paling tidak sudah dibuka kembali untuk turis asing mulai 1 Agustus 2021 nanti.
“Kalau akhir Juli tidak bisa, minimal Agustus awal. 1 Agustus dibuka untuk asing,” tutur Wakil Ketua Kadin Bali Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata I Made Ramia Adnyana kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/7).
Ramia mengatakan kondisi pengusaha sudah semakin sulit di Bali. Menurutnya, penerapan PPKM darurat dan batalnya pembukaan kembali pariwisata Bali untuk turis asing akan menambah derita pengusaha.
“Ini menambah beban, meski kami mengerti PPKM darurat dilakukan untuk menurunkan angka penularan. Namun, ekonomi jangan sampai mati,” ungkap Ramia.
Menurut dia, PPKM darurat dan batalnya pembukaan pariwisata Bali untuk turis asing akan menambah jumlah karyawan yang dirumahkan.
“Toko-toko yang selama ini sudah sempat buka akan kembali ditutup karena PPKM darurat. Kondisinya (karyawan akan) dirumahkan kembali,” ucap Ramia.
Kondisi semakin diperparah dengan aturan yang mewajibkan masyarakat untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif covid-19 berdasarkan hasil uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan.
Harga PCR saja lebih tinggi daripada harga tiket. Bagaimana domestik mau gerak,” kata Ramia.
Dengan kondisi seperti ini, ia meminta pemerintah memberikan fasilitas pinjaman lunak atau kredit berbunga rendah. Hal ini dibutuhkan agar pengusaha bisa memperbaiki pariwisata sebelum dibuka kembali.
“Kami butuh dukungan. Pinjaman lunak dibutuhkan untuk misal kamar hotel sudah 1,5 tahun tidak dipakai, ini kan rusak, butuh diperbaiki. Harus ada dana untuk memperbaiki,” jelas Ramia.
Selain itu, ia meminta pemerintah menggenjot program vaksin covid-19 di Bali. Vaksin covid-19 dibutuhkan untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) hingga 70 persen.
Untuk bentuk herd immunity 4,3 juta penduduk perlu 3 juta penduduk yang divaksin. Sekarang baru sekitar 2,6 juta,” terang Ramia.