Umrah Dibuka, DPR RI fraksi PKS Minta Pemerintah Beri Kejelasan Syarat Keberangkatan

PARIWISATAINDONESIA.ID – DPR RI fraksi PKS menyambut baik informasi Pemerintah Arab Saudi yang secara resmi kembali membuka pintu bagi jamaah umrah asal Indonesia. Kepastian ini disampaikan dalam nota diplomatik yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Anggota Komisi IX DPR fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati bersyukur pintu umrah kembali dibuka bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari mulai menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia.

“Alhamdulillah, ini kabar baik untuk calon jamaah umrah yang menunggu lama untuk bisa kembali umrah. Artinya tugas kita semua untuk menjaga kasus Covid-19 tetap rendah sebab itu yang menjadi salah satu indikator kembali dibukanya pintu umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Mufida dalam keterangannya tertulisnya, Senin (11/10/2021).

Mufida meminta agar kejelasan teknis terkait syarat teknis mulai diinformasikan ke calon jamaah sebagai persiapan, seperti kesehatan, jenis vaksin, dan kendala saya perjalanan nanti. Terlebih ada beberapa persyaratan yang secara aturan harus ada perubahan.

“Tentang vaksin, yang terakhir kan ada semua vaksin yang dipakai di Indonesia bisa diterima tapi ada beberapa vaksin yang harus melalui booster. Ini yang perlu diatur kejelasan aturannya, sebab sampai saat ini booster hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Ada info juga booster dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sehingga hal ini harus diperjelas,” terangnya.

Selain booster vaksin, hal lain yang perlu diatur adalah sinkronisasi antara sertifikat vaksin via aplikasi PeduliLindungi dengan ketentuan di Arab Saudi.

“Harus mulai terkoneksi antara aplikasi kita dengan sertifikasi vaksin di Arab Saudi agar tidak membingungkan para jamaah. Pembicaraan soal sinkronisasi harus dimulai sekarang dengan memperhatikan soal keamanan data,” ujarnya.

Ia menyebut salah satu syarat untuk calon jamaah umrah adalah dua kali vaksin dan ditambah satu suntikan booster bagi beberapa vaksin tertentu. Sehingga, ia berharap ketentuan ini juga bisa menjadi trigger untuk calon jamaah melengkapi proses vaksinasi.

“Jadi demi melindungi masyarakat yang akan umrah, pemerintah harus memastikan semua hal terkait vaksin sudah aman diterima oleh negara Saudi, agar semua calon jamaah terproteksi dan tidak mengalami kendala apapun,” pungkasnya. (Beben)