Sultan B. Najamudin: Presiden Jokowi, Luar Biasa!

Sultan B Najamuddin
Sultan B Najamuddin

Kabar datang dari Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin yang mendesak Pemerintah segera lakukan perbaikan pada data dan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi covid-19.

Sultan mengimbau sudah banyak keluhan terkait sistem dan cara distribusi Bansos. Masyarakat mengeluhkan karena dilapangan tidak merata.

“Iya, saya mendengar dan banyak menerima masukan dari daerah-daerah soal Bansos ini. Tolong Pemerintah Pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki data dan sistem. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima Bansos dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” imbau Sultan pada temu wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Ia menambahkan, “Segerakan lakukan perbaikan, mohon jangan ada lagi terjadi dilapangan keluhan-keluhan masyarakat, seperti ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” lanjut Sultan.

Senator Indonesia dari Provinsi Bengkulu itu menegaskan, keluhan penyaluran Bansos bagi korban pandemi covid-19 seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kesamaan data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.

“Entah itu data Program Keluarga Harapan (PKH) atau apa pun, seharusnya memang data ini diupdate, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku dan itu harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroad,” pintanya.

Selain itu, Sultan juga mendorong agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak terjadi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

“Intinya, cepat dikoordinasikan, duduklah bersama dan selekasnya perbedaan dimusyawarahkan. Parameter harus jelas dan lakukan sosialisasi pada masyarakat biar tidak bingung. Pemerintah Pusat harus bertindak cepat dan terintegrasi. Dampak ditetapkan PSBB semua aktivitas masyarakat banyak terhenti, sehingga bantuan-bantuan itu harus lekas disalurkan,” ujarnya.

Sultan juga menyikapi video Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah Kepala Desa di Jawa Barat yang sempat viral di media sosial. Mereka kesal dengan kebijakan penyaluran bantuan Pemerintah yang mereka nilai lamban dan kurang jelas.

“Bahkan ada aparatur pemerintah desa beranggapan bantuan ini cuma pencitraan dan membuat gaduh di tengah masyarakat,” ungkap Sultan.

Di sisi lain, menghadapi pandemi covid-19, Pemerintah Pusat telah menetapkan berbagai macam Bansos untuk membantu dan melindungi masyarakat yang terdampak, antara lain Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat, program kartu sembako untuk 20 juta penerima, program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta dan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 KVA serta diskon tarif bagi pelanggan listrik 900 KVA.

Dan masih banyak bantuan yang digelontorkan Pemerintah Pusat dalam upaya membantu saat covid-19. Ini sangat luar biasa yang dilakukan Presiden Jokowi. Mari semua staff dibawahnya dukung Pemimpin negri ini.

Sultan menutup diskusinya bersama wartawan menjelaskan dukungan pemerintah pusat kepada pelaku UKM, “Pemerintah memberikan stimulus Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha UMKM. Skemanya adalah dengan memberikan relaksasi bagi pelaku KUR dengan cara penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama enam bulan,” tutup wawancara dan diskusi.