Gubernur Anies Naikan UMP 5,1%, Bagaimana Respons Buruh & Pengusaha?

PARIWISATAINDONESIA.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% atau Rp225.667 yang kini menjadi Rp4.641.854.

Anies mengatakan kenaikan UMP tersebut dilakukan dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

Dia menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung tinggi keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan, pemprov DKI Jakarta.

“Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” kata Anies di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan ini adalah bentuk keberanian politik Anies.

Presiden Partai Buruh itu menuturkan, kenaikan UMP DKI sebesar 5,1% bakal menguntungkan pengusaha. Dia mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahwa kenaikan upah 5 persen bakal menumbuhkan daya beli masyarakat secara nasional hingga Rp180 triliun.

Jika dalam skala Ibu Kota, Said memprediksikan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai puluhan triliun. “Jadi bergembiralah pengusaha,” kata Said dalam konferensi pers daring, Sabtu (18/12/2021).

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai Gubernur Anies melakukan revisi UMP secara sepihak tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha.

“Dalam hal ini Apindo DKI Jakarta telah menyatakan keberatannya tersebut,” kata Hariyadi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Senada dengan Apindo, Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi juga merasa keberatan dan mendapatkan keluhan dari dunia usaha.

Pasalnya sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur Organisasi Pengusaha-Pemerintah-Serikat Buruh dan Akademisi, pada November lalu telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar naik 0,85% atau Rp37.749 menjadi Rp4.453.935,536.

Keputusan itu juga berpedoman pada PP 36/2021. “Kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak,” kata Diana melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Senin (20/12/2021).

Dia menyatakan, sebagian besar Pengusaha di DKI Jakarta telah menyatakan tetap akan mengikuti UMP Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

“Bahkan ada beberapa dari mereka yang menyatakan belum dapat memikirkan strategi lain, apabila kenaikan UMP 2022 tetap dipaksakan naik sebesar 5,1%,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI, Riza Patria mengklaim asosiasi pengusaha dan pihak terkait menyatakan tidak keberatan jika Upah UMP Jakarta 2022 naik sebesar 5% dalam rapat perumusan UMP yang sebelumnya digelar.

Rapat ini melibatkan Pemprov DKI, Dewan Pengupahan DKI, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

“Dulu, waktu kami rapat di awal, dewan pengupahan sejujurnya yang kami terima bahwa semua pihak bahkan pengusaha dalam rapat tersebut tidak keberatan [UMP] sampai 5 persen,” kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2021).

Namun, Riza tak menjelaskan secara rinci perusahaan apa saja yang menyatakan tidak keberatan UMP naik sebesar 5%. “Ya, itu pembahasan di Dewan Pengupahan dalam rapat,” ucapnya.

Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra itu meminta kepada pengusaha agar melakukan musyawarah dengan Pemprov DKI apabila merasa keberatan dengan UMP yang naik 5,1%.

Namun, apabila asosiasi pengusaha tetap ingin memberlakukan kenaikan UMP sebesar 0,85% , Riza menuturkan Pemprov DKI akan mencarikan solusi yang terbaik.

“Pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses. Kalau ingin maju dan sukses, harus menunjukan keadilan, harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya,” pungkasnya. (Ben)