Konflik Dualisme Kepemimpinan di ASITA, Diamini atau Disayangkan?

Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Joka menyayangkan arogansi sikap beberapa pelaku usaha yang yang tergabung melalui ASITA 71 dan menyebut penerbitan SK pengurus pusat ASITA tahun 2016 sebagai 'produk cacat hukum', ditegaskan Dewantoro tidaklah benar. Menurutnya, tindakan ASITA 71 dinilai tidak etis dan cenderung memicu polemik di kedua kubu. Berikut beritanya.
PariwisataIndonesia
Perwakilan Pengurus ASITA 71 NTB menggelar jumpa pers di Kantor Dispar NTB / Foto: Ist

Mataram, PariwisataIndonesia.ID – Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia di NTB terjadi dualisme kepemimpinan.

Disinyalir, konflik kepengurusan di tubuh para pengusaha agen perjalanan di sulut pasca Musda ASITA, 4 November 2020 lalu.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada sejumlah media, pada Senin (9/11), di Kantor Dinas Pariwisata NTB di Jalan Langko, Mataram. Mereka yang berseberangan, menandaskan dualisme kepengurusan ditandai dengan terbentuknya kepengurusan ASITA 71 oleh sejumlah pengusaha agen perjalanan.

Redaksi mencatat, deretan nama seperti Misbach Mulyadi dari T&T Travel, Johan Olii dari Jatatur dan Awanadhi Aswinabawa dari A&T Travel terdapat di kepengurusan Asita sebelumnya.

Termasuk, Riyan Bachtiar, Jenathan Rahabok, H Saifudin Zuhri, Tjok Suthendra Rai, Sahlan MS serta sejumlah nama lainnya menobatkan diri masuk di kepengurusan ASITA 71.

“Kami menyebut diri dari ASITA 71,” kata Ketua ASITA 71 NTB, Tjok Suthendra Rai, kutip Media Pariwisata Indonesia dalam keterangan resminya, Senin (9/11) kemarin, di Kantor Dinas Pariwisata NTB di Jalan Langko, Mataram.

Untuk memperkuat keberadaannya itu, ASITA 71 menyebut, sudah berkoordinasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB.

Tjok Suthendra Rai di kesempatan itu menyampaikan kepada awak media dengan mengulang kembali pesan Kadispar NTB, katanya, mengajak semua pengusaha agen perjalanan ini sama-sama membangun pariwisata NTB.

Sementara, terkait nama ASITA 71, jelas Ketua ASITA 71 NTB, sudah terbentuk pada Januari 1971 dengan meyakinkan dalam jumpa persnya itu, bahwa telah secara resmi mengantongi akta resmi Kemenkumham pada tahun 1975.

Ia menambahkan, ASITA 71 menjadi antitesa dari ASITA yang sudah menggelar Musda kemarin. Lanjutnya, tidak ikutnya sejumlah pengusaha perjalanan lainnya dalam kepengurusan ASITA tandingan, lantaran organisasinya dituding illegal, memecahkan diri.

“Karena akta pendirinya merujuk tahun 2016 kemarin. Sementara kami di ASITA 71 berpedoman terhadap akta tahun 1975,” pungkasnya.

Demi meyakinkan keberadaan ASITA 71, Tjok Suthendra menyebut jika induk organisasi ini telah menggelar Munas pada Oktober lalu. Saat sekarang, menggadang-gadang sudah terbentuk sebanyak 24 kepengurusan ASITA 71 di semua Provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua ASITA 71 NTB, Sahlan MS ikut menimpali dengan mengatakan, organisasi yang menaunginya bukanlah organisasi baru. Hanya saja, pihaknya berada dalam jajaran kepengurusan ASITA 71 lantaran kepengurusan ASITA yang telah menggelar Musda telah dilaporkan ke aparat hukum.

Di kesempatan tersebut, bahkan menegaskan ‘ogah’ bergabung dengan ASITA. Alasannya, para perintis yang bersusah payah melahirkan organisasi perjalanan wisata Indonesia di NTB telah didepak dari ASITA.

“Laporan kita berupa gugatan perdata. Saat ini masih berproses di pusat,” curhatnya.

Di akhir keterangannya, menyoroti materi gugatan yang disampaikan ASITA 71, yakni terkait legalitas ASITA yang mengantongi akta pendirian 2016.

Baca ke halaman berikutnya.. “