PariwisataIndonesia.id – Menjelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh pada 26 Juni 2021, tak lengkap rasanya jika tidak mengetahui sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.
Jelang HANI 2021, BNN Konsisten Gemakan “War On Drugs” <<< Sebelumnya
Menelisik sejarah BNN, terbentuk karena negara sudah geram. Zaman itu, pemerintah membutuhkan sebuah lembaga tinggi pemerintahan bertugas secara khusus di bidang pencegahan, dan pemberatasan guna melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, seperti psikotropika; prekursor dan bahan adiktif lainnya yang dilarang sesuai undang-undang.
Baca juga : Jokowi Sekaligus Lantik Kepala BNN dan BRGM, Usai Melantik 6 Menteri Baru
BNN juga diharapkan bisa berperan dan hadir untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, tak sekedar melumpuhkan bandar dan pengedar (BNN diharapkan hadir dalam program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.Red).
Menjawab tantangan tersebut, segera dibuatkan perangkat hukumnya, terciptalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.
Baca juga : Selamat! Kepala BNN Petrus Golose Resmi Jenderal Bintang 3
Dilansir dari laman BNN, awal mulanya BNN hadir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971.
Bermodal Inpres tersebut, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) diberi tugas untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.
Saat itu, Kepala BAKIN langsung bergerak cepat dengan membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.
Baca juga : Pentolan Reserse Kini Menjadi Pemburu Penjahat Narkoba
Bakolak Inpres 1971 adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN.
Sayangnya, peran badan ini belum maksimal. Pasalnya, kewenangan operasional terbatas dan dukungan anggaran yang disediakan tarik menarik di internal BAKIN, diduga karena perolehan dari APBN dan penyesuaian.
Diperparah lagi dengan keyakinan yang salah dan benar, mungkin saja, mungkin! Ini bergantung kepada persepsi masing-masing.
Era pemerintahan Orde Baru menganggap bahayanya narkoba di Indonesia, diyakini, tidak akan berkembang dan meluas.
Mereka beranggapan sekedar permasalahan sektoral dan masih mudah diatasi. Mengingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis.
Pada pertengahan tahun 1997, permasalahan narkoba ngehits dan meledak, dibarengi krisis mata uang regional.
Pemerintah dan bangsa Indonesia seperti tergagap, bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba.
Baca juga : Ayo Ikuti Festival Film Pendek BNN RI Tahun 2021, Ini Formulirnya
Penanganan yang berbeda saat negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.
Dari sinilah, Pemerintah (Presiden Dr. Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Selanjutnya, Presiden Gusdur membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dan BKNN ini adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.
Struktur kelembagaan BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri.
Untuk anggaran BKNN masih diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), setali tiga uang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kembali tidak maksimal.
Momen ini bisa disebut titik terang untuk BNN dan tercatat sebagai sejarah baru Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat BNN.
Kiprah BNN mulai mengentak sebagai sebuah kelembagaan dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1). mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2). mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
Dukungan negara kepada BNN semakin kentara. Tahun 2003, BNN mendapatkan alokasi anggaran mandiri dari APBN. Dengan sokongan APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK.
Namun dalam tugasnya masih ditemukan hambatan, karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.
Kendala tersebut lekas mendapat respons pemegang otoritas, akhirnya diterbitkan dasar hukum baru untuk menguatkan fungsi dan tugas BNN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).
Peraturan itu, mengatur banyak hal termasuk soal kewenangan operasional, disebutkan, kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota), atau tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.
Tak cuma itu, dampak permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Sejumput harapan permasalahan dan ancaman narkotika tak lagi bisa dipandang sebelah mata, peran BNN mulai diperhitungkan dan ditakuti.
Lantaran, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.
Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Dari sejumlah penangkapan di wilayah Tanah Air, Kepala BNN Petrus Golose lagi memperjuangkan sebuah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).
Selanjutnya >>> War On Drugs! Kepala BNN Petrus Nyatakan Narkoba Musuh Kita Bersama
Halaman
Laporkan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Anda secara lengkap melalui Call Center di 184, SMS di 1784, atau pesan WhatsApp di +6281221675675. Identitas pelapor akan dirahasiakan sepenuhnya #StopNarkoba