Secuil Sejarah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Menjelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh pada 26 Juni besok, tak lengkap rasanya jika tidak mengetahui sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.
umi kalsum founder dan ceo pvk group, pariwisata indonesia,BNN KONSISTEN GEMAKAN WAR ON DRUGS,HANI 2021,HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL,HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL DIPERINGATI SETIAP 26 JUNI,INDONESIA OFFICIAL TOURISM WEBSITE,KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA KOMJEN. POL. DR. DRS. PETRUS REINHARD GOLOSE M.M.,MEDIA PVK GROUP,MEDIA PVK GROUP DENGAN 10 SITUS PARIWISATA DAN E MAGAZINE,MEDIA RESMI PARIWISATA INDONESIA,WAR ON DRUGS
Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur (Foto: Nurul Yaqin/Web Tagar)

PariwisataIndonesia.id – Menjelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh pada 26 Juni besok, tak lengkap rasanya jika tidak mengetahui sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

Baca juga :  Jelang HANI 2021, BNN Konsisten Gemakan “War On Drugs”

Menelisik sejarah BNN, terbentuk karena negara sudah geram. Zaman itu, pemerintah membutuhkan sebuah lembaga tinggi pemerintahan bertugas secara khusus di bidang pencegahan, dan pemberatasan guna melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, seperti psikotropika; prekursor dan bahan adiktif lainnya yang dilarang sesuai undang-undang.

Baca juga :  Jokowi Sekaligus Lantik Kepala BNN dan BRGM, Usai Melantik 6 Menteri Baru

BNN juga diharapkan bisa berperan dan hadir untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, tak sekedar melumpuhkan bandar dan pengedar (BNN diharapkan hadir dalam program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.Red).

Menjawab tantangan tersebut, segera dibuatkan perangkat hukumnya, terciptalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Baca juga :  Selamat! Kepala BNN Petrus Golose Resmi Jenderal Bintang 3

Dilansir dari laman BNN, awal mula BNN hadir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971.

Bermodal Inpres tersebut, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) diberi tugas untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Saat itu, Kepala BAKIN langsung bergerak cepat membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.

Baca juga :  Pentolan Reserse Kini Menjadi Pemburu Penjahat Narkoba

Bakolak Inpres 1971 adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN.

Sayangnya, peran badan ini belum maksimal. Pasalnya, kewenangan operasional terbatas dan dukungan anggaran yang disediakan tarik menarik di internal BAKIN, diduga karena perolehan dari APBN dan penyesuaian.

Diperparah lagi dengan keyakinan yang salah dan benar, mungkin saja, menduga loh! (Ini bergantung kepada persepsi masing-masing.Red).

Era pemerintahan Orde Baru menganggap bahayanya narkoba di Indonesia, diyakini, tidak akan berkembang dan meluas.

Mereka menilai sekedar permasalahan sektoral dan masih mudah diatasi. Mengingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang Pancasilais dan Agamis.

Pada pertengahan tahun 1997 menuju 1998, permasalahan narkoba ngehits dan meledak yang dibarengi krisis mata uang regional.

Pemerintah dan bangsa Indonesia seperti tergagap, saat itu kita lengah terhadap ancaman bahaya narkoba.

Baca juga :  Ayo Ikuti Festival Film Pendek BNN RI Tahun 2021, Ini Formulirnya 

Penanganan yang berbeda saat negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Dari sinilah, Pemerintah (Presiden Dr. Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya, Gusdur membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dan BKNN ini adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

Kemudian, struktur kelembagaan BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sayangnya, hingga tahun 2002, institusi BKNN sebagai kelembagaan resmi negara belum didukung personel mumpuni.

Selain itu, alokasi anggaran BKNN masih diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), setali tiga uang dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sebelumnya. Sudah pasti, kembali tidak maksimal.

Momen ini bisa disebut titik terang untuk BNN dan tercatat sebagai sejarah baru Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat BNN.

Kiprah BNN mulai menghentak sebagai sebuah kelembagaan dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah, ditambah lagi memiliki kewenangan operasional penuh, antara lain:

  1. Mengoordinasikan instansi pemerintah yang terkait dengan kewenangan BNN guna perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Dukungan negara kepada BNN semakin kentara. Tahun 2003, BNN mendapatkan alokasi anggaran mandiri dari APBN. Atas dasar tersebut, BNN semakin meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK.

Namun dalam tugas di lapangan masih ditemukan sejumlah hambatan, karena belum diatur secara tegas terkait soal kewenangan dan struktur komando atau jenjang koordinatif.

Sejumlah pihak yang duduk di petinggi BNN kala itu, menilai kerja-kerja BNN tidak optimal dan meyakini tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Kendala tersebut lekas mendapat respons pemegang otoritas. Akhirnya, diterbitkan dasar hukum baru untuk menguatkan fungsi dan tugas BNN seperti tercantum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).

Peraturan itu, mengatur banyak hal termasuk soal kewenangan operasional, disebutkan, kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota sebagai mitra kerja khusus di tingkat nasional.

Lalu, di tingkat pusat/provinsi dan kabupaten/kota masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota.

Selanjutnya, masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota), tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Tak cuma itu saja, dampak permasalahan narkoba yang semakin meningkat dan serius, dukungan kepada BNN terus mengalir.

Salah satunya, Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 di Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 yang merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sejumput harapan permasalahan dan ancaman narkotika mulai menemukan titik terang, karena narkoba tak lagi bisa dipandang sebelah mata dan menjadi masalah kita bersama.

Bermodal semua tersebut, peran BNN kian diperhitungkan dan semakin ditakuti penjahat dan bandar narkoba.

Baca juga >>>  War On Drugs! Kepala BNN Petrus Nyatakan Narkoba Musuh Kita Bersama

Tak cuma itu saja, bahkan Pemerintah dan DPR-RI telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberikan kewenangan seperti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, dan prekursor narkotika.

Dari secuil sejarah BNN tersebut, dan segudang penangkapan di wilayah Tanah Air, Redaksi Pariwisata Indonesia mencatat!

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose sepertinya sedang memperjuangkan sebuah cara untuk ‘MEMISKINKAN’ para bandar atau pengedar narkoba.

Disinyalir, terbukti dalam beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan bohir politik (Narco for Politic). / (Mau-Eh).


Laporkan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Anda secara lengkap melalui Call Center di 184, SMS di 1784, atau pesan WhatsApp di +6281221675675. Identitas pelapor akan dirahasiakan sepenuhnya #StopNarkoba!