Apakah kebijakan pemerintah pusat dan daerah serius dalam mendorong percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia?
Pertanyaan ini memiliki bobot yang cukup berat. Kebijakan pemerintah pusat seperti memberi pesan untuk masa depan. Kepala Negara kita, semangatnya tinggi dalam membangun negeri ini.
Pemikiran Presiden ‘Out of the box’, anggaran infrastruktur dalam membangun #IndonesiaMaju terbilang spektakuler.
Pandemi pun tak menjadikan halangan agar pembangunan yang sudah dicanangkan diminta untuk tetap terus berjalan. Bahkan, Presiden Jokowi terlihat berani untuk “pasang badan” dalam program pembangunan nasional. Ini luar biasa sekali!
Infrastruktur yang dibangun mempermudah wisatawan lokal dan wisman hadir hingga ke pelosok. Dermaga, bandara sudah bagus-bagus. Jalan pun begitu, termasuk juga pembangunan kawasan yang dibangun untuk mendukung geliat pariwisata di kawasan itu.
Selepas menggelar pesta Asian Games, malah katanya, bakal lebih banyak lagi event-event bersekala internasional di Indonesia. Semua ini dipersembahkan kepada persada ibu pertiwi agar Indonesia mendunia dan semakin disegani.
Lebih jauh lagi, sosok Pak Jokowi terbilang sederhana dan selalu mengedepankan kebhinnekaan dalam perspektif budaya. Hal tersebut, beliau tunjukkan melalui baju adat nusantara yang selalu ia kenakan dalam berbagai acara kenegaraan.
Bagaimana dengan kebijakan daerah?
Diharapkan bisa selaras. Sebagian daerah memang terkendala banyak faktor, itu tak bisa ditepis. Alasan lain, mendorong percepatan pemulihan pariwisata di daerah juga tergantung keberanian pemimpin di sana.
Jika peraturan yang ada dirasa belum cukup, semestinya lekas berkonsultasi ke pusat, dong!
Cari titik equilibrium, jangan pasif, dan harus ada terobosan. Hemat saya, mereka, mungkin, ya!
Sekali lagi, ini bisa saja salah, tetap ingin berada di zona aman. Namun, tidak semua kepala daerahnya dipukul rata sama, banyak kok yang bagus-bagus.
Sebagai anak-anak bangsa, kita harus yakin, penuh percaya diri, ya harus optimis menatap masa depan agar lekas keluar dan bisa melewati wabah ini.
Untuk itu, diminta kepada kepala daerah maupun sejumlah kementerian, saran saya lebih sebagai masukan, tak usah yang turun terus-terusan Kepala Negara.
Kewenangan selesai cukup di pembantu Presiden. Para menteri dan gubernur harus getol dan menjemput bola untuk menanggapi kebutuhan dan permasalahan di daerah. Pro aktif, dong!
Mereka harus saling bergandengan tangan untuk duduk bersama dan mau mendengarkan keluhan.
Selepas itu, menterinya baru melapor kepada Presiden. Pandemi peristiwa luar biasa, karena itu penanganannya juga harus super luar biasa, masyarakat pun harus tahu itu.
Indonesia pasti bisa dan mampu melewati krisis ini. Saya dan kita, termasuk segenap masyarakat, hendaknya mendukung kebijakan pemerintah.
Jangan lelah berbuat baik untuk negeri ini, walau cuma satu lilin di tangan. Jaringan yang tergabung melalui Media PVK Grup cuma bisa mengusulkan dan mendorong saja dengan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Lembaga Eksekutif, terutama Presiden sebagai pemegang otoritas (memegang kekuasaan pemerintahan, red).
Tak terkecuali, lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif yang mempuyai kewenangan di tingkat kebijakan.
Bersambung ke halaman berikutnya
Untuk memulihkan dan membangkitkan .. “